Larangan memakai jilbab panjang di kantor BUMN oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menimbulkan pertanyaan dan juga kecaman di masyarakat. Bahkan DPR pun memanggil sang ibu mentri untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terkait dengan larangan memakai jilbab di BUMN.
Komisi VIII DPR memprotes kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang melarang pegawainya memakai jilbab panjang. Anggota Komisi Agama DPR, Deding Ishak, mengecam peraturan baru itu.
Deding menyebut, Rini telah melanggar Undang-Undang UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing.
"Kalau dia (Rini) melarang pengunaan jilbab, sama saja dia telah melanggar undang-undang, karena ini kebebasan yang menyangkut HAM di dalamnya. Makanya sebelum memutuskan itu, Rini belajar UU dan lihat Pasal 29," ujarnya kepada Okezone di Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Kebijakan Larangan Berjilbab Bagi Pegawai BUMN
Sebagaimana diketahui sebelumnya ketika menggulirkan kebijakan larangan berjilbab Rini juga dikecam gara-gara berencana menjual gedung BUMN. Deding berpendapat, kebijakan-kebijakan kontroversial menteri-menteri kabinet kerja ini akan merugikan kredibilitas Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Deding meminta agar pemerintahan Jokowi tidak membuat instruksi yang akan menimbulkan polemik dan akan merugikan pemerintahan.
Sebab selain larangan memakai jilbab, menteri Rini juga dikecam gara-gara berencana menjual gedung BUMN. Kebijakan itu tentu menimbulkan kontroversi.
"Yang jelas keputusan Rini sudah menabrak UU dan konstitusi, penggunaan jilbab kok dilarang. Itu kan aneh. Jadi sebaiknya jangan pemerintahan Jokowi jangan kontra produktif lah. Nanti dia sendiri yang rugi," katanya.
Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno dikecam karena menerapkan pengunaan jilbab panjang bagi pegawainya.
Menurut Hanafi Rais Ketua Komisi I DPR RI BUMN adalah perusahaan milik negara yang harusnya profesional sehingga tidak usah membawa sentimen agama dalam aturan-aturannya. BUMN sebagai lembaga milik negara kata dia, harus lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat.
6 komentar
Miris, ketika yg mayorits dituntut untuk toleransi tapi justru hak - hak yg mayoritas hendak dikurangi....
bagusnya si rini ini dikeroyok rame2 sampe babak belur
begitulah pejabat sekarang yang ga becus kerja cuma bisa membuat kebijakan yang hanya untuk mencari sensasi aja, dan ga pernah berpikir tentang kemajuan/produktifitas instansinya tapi penginnya populer
lihat aja sebelum menjadi menteri, nempeeeel terus kaya perangko, kayaknya minta banget jabatan, (biasanya orang seperti itu jauh dari profesional yang diharapkan pokoknya dapat jabatan dari hasil menjilat)
seharusnya Rini fokus ke produktifitas BUMN sebagai publik servis bukan malah membangun potensi konflik dan kebencian..kan enak tho bu sampaian kerja tidak di ganggu ..klau sampaian mau cari sensasi jangan jadi pejabat negara jadi pelawak saja bu gabung dengan srimulat
ya goblok tu Menteri ..bikin orang pengin marah aja ..
EmoticonEmoticon