Surat edaran Menteri PANRB tentang bantahan sanggahan jadwal penerimaan CPNS tahun 2016 tertuang dalam Surat edaran MenPAN-RB bernomor B/501/M.PAN.RB/01/2016 resmi dirilis di laman website situs www.menpan.go.id.
Isi surat edaran menpan RB No B/501/M.PAN.RB/01/2016 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan juga kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tersebut dikeluarkan tertanggal 27 Januari 2016.
Surat edaran tersebut sebagai sanggahan terhadap informasi Jadwal Penerimaan CPNS Tahun 2016 yang beredar di media cetak, media online, dan media online. MenPAN-RB menyatakan informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan masyarakat.
Sampai saat ini, formasi untuk penerimaan CPNS tahun 2016 belum ditetapkan. Masyarakat diminta untuk menunggu sampai dikeluarkannya surat resmi mengenai rekrutmen CPNS 2016 dari MenPAN-RB.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kementerian PAN-RB meminta kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian, khususnya para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menginformasikan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing mengenai ketidakbenaran penjadwalan penerimaan CPNS dimaksud.
Di samping itu perlu juga diinformasikan kepada masyarakat sejak tahun 2014 pemerintah telah mengembangkan sistem seleksi CPNS dengan sistem CAT (Computer Assisted Test). Dengan sistem ini, dalam pelaksanaan seleksi CPNS tidak ada pihak manapun yang dapat membantu kelulusan peserta, apalagi tanpa mengikuti seleksi akan diterbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai CPNS.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih.
Demikian tadi isi edaran yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandy, ME.
Moratorium CPNS Terbatas 2016
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa kebijakan moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terus dilanjutkan. Pemerintah belum memiliki rencana melaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Ngara (ASN), baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Hal tersebut diungkapkan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (20/1). Seperti informasi yang resmi dilansir dari website www.menpan.go.id
"Pemerintah mengambil kebijakan bahwa moratorium penerimaan CPNS terus dilanjutkan. Pemerintah belum merencanakan pengadaan ASN, baik dari jalur P3K maupun jalur umum," kata Yuddy.
Meski begitu, lanjut Yuddy, moratorium ini bersifat terbatas. Karena pemerintah masih tetap membuka Penerimaan CPNS Pegawai Khusus Untuk Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan.
"Moratorium ini tetap dikecualikan untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan. Fokus kita tahun ini lebih kepada penerimaan untuk guru-guru, untuk tenaga-tenaga medis, dan aparat penegak hukum," kata Yuddy.
Yuddy menjelaskan, kebijakan moratorium 2016 ini dibuat karena tuntutan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang mengharuskan adanya penataan sumber daya manusia aparatur agar lebih berkualitas dan profesional. Di sisi lain, situasi anggaran pemerintah saat ini masih terbatas. Karena itu, pemerintah saat ini perlu rehat dulu dalam penerimaan pegawai.
"Kita juga harus melakukan penelaahan terhadap jumlah pegawai dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Apakah sudah memadai atau tidak. Kita lakukan moratorium. Sehingga kita bisa rehat dan melihat secara jernih kebutuhan aparatur kita seperti apa," kata Yuddy.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan, Komisi II bersama pemerintah masih akan membahas mengenai penanganan eks dan Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi CPNS. Menurutnya, Presiden tidak mungkin tidak tahu mengenai masalah ini.
"Kita pelajari semuanya, tidak mungkin Presiden tidak tahu. Tidak mungkin pemerintah tidak menangkap aspirasi rakyat. Makanya akan kita bahas lagi dalam pertemuan satu atau dua minggu ke depan," kata Rambe.
EmoticonEmoticon